JAKARTA, otonominews.id – Dalam upaya meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar Rapat Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Sarana dan Prasarana PPKT pada Kamis, 29 Februari 2024, di Tanjung Pinang.
Demikian diungkapkan Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara (Deputi I) BNPP sekaligus Plh Ses, Robert Simbolon, Minggu 3 Maret 2024.
“Rapat ini bertujuan untuk mengonsolidasikan usulan-usulan dari Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri terkait dengan upaya pengamanan kawasan perbatasan laut, termasuk peningkatan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tersebut,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, hadir berbagai pihak, termasuk perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah setempat.
Beberapa kesimpulan penting berhasil dicapai dan rencana tindak lanjut yang konkret telah dirumuskan.
“Pengamanan pulau dari abrasi menjadi salah satu perhatian utama. Kementerian PUPR telah membangun sempadan/penahan pantai/tanggul pantai pada 4 PPKT yang berada di wilayah Kabupaten Bintan, namun perlu dilanjutkan dengan pembangunan pengaman pantai di PPKT lain mengingat tingginya abrasi di wilayah Provinsi Kepri,” tandasnya.
Selain itu, kata Simbolon, isu penyelesaian penangkapan nelayan juga menjadi perhatian. “Perlu dibangun sistem koordinasi antarlembaga yang efektif dalam menangani isu penangkapan nelayan Indonesia yang masuk ke wilayah maritim negara tetangga di sekitar perairan wilayah Kepri,” ujarnya.
