Dalam konteks pengembangan pariwisata, Robert menekankan, “Pengembangan Pariwisata Berbasis PPKT penting dalam mendukung pengamanan perbatasan di Provinsi Kepri. PPKT perlu dikembangkan untuk mampu mengemban fungsi pertahanan keamanan, fungsi ekologi, dan fungsi ekonomi secara optimal.”
Terkait dengan penggunaan sinyal dari negara tetangga, Robert menyatakan, hingga saat ini masih terdapat beberapa area di wilayah Kepri yang menggunakan sinyal dari negara tetangga, baik untuk telekomunikasi seluler maupun radio, yang memerlukan penanganan segera.
Pemerintah Provinsi Kepri akan menyusun dan mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana PPKT sebagai masukan dalam penyusunan RPJMN dan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025-2029.
“BNPP akan mengoordinasikan lebih lanjut upaya pemenuhan sarana dan prasarana PPKT, pengembangan potensi pariwisata berbasis PPKT, dan penanganan area yang masih menggunakan sinyal dari negara tetangga, dengan memperhatikan masukan dari daerah,” paparnya.
Rapat koordinasi ini dianggap sebagai langkah strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan PPKT di Provinsi Kepri. Diharapkan, langkah-langkah ini akan memberikan dampak positif bagi keamanan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Semoga rencana tindak lanjut yang disepakati dapat segera direalisasikan untuk kepentingan pemgamanan kawasan perbatasan dan kesejahteraan bersama masyarakat perbatasan di Provinsi Kepri,” pungkasnya.*
