“Pernyataan-pernyataan kritis dari para guru besar, para tokoh-tokoh civil society itu dikatakan sebagai residu politik. Apalagi itu dikatakan di hadapan Panglima TNI dan juga Kapolri. Sehingga ketika (ada pernyataan) residu politik inilah akhirnya malah menyulut berbagai pergerakan-pergerakan yang masif dari kelompok civil society,” tambahnya.
PDIp sendiri, lanjut Hasto, akan sellau hadir ketika diundang dalam rangka memperjuangkan demokrasi Indonesia. Partainya memiliki legitimasi historis ketika melawan pemerintahan yang otoriter.
“Kami memiliki suatu kebenaran sejarah ketika ibu Megawati Soekarnoputri juga melawan pemerintahan otoriter Soeharto sampai kantor PDI saat itu dilakukan tindak kekerasan yang bertentangan dengan nilai demokrasi. Maka rakyat kemudian bergerak,” pungkasnya.
Diketahui, Sekretariat Bersama Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (Sekber F-PDR) diresmikan, ditandai dengan orasi membakar semangat rakyat untuk melawan brutalisme pemilu 2024.
Sejumlah aktivis politik dan prodemokrasi melakukan orasi-orasi kebangsaan yang mengkritisi buruknya pelaksanaan pemilu 2024 yang mencederai semangat demokrasi. Ketua Sekber F-PDR Mustar Bonaventura menyebut berbagai kecurangan pada pemilu 2024 dilakukan dengan brutal sehingga membuat demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran.
“Ini tidak lagi soal pencoblosan, tidak bicara lagi soal election, bukan soal elektoral, tetapi bagaimana tugas kebangsaan yang tadi disampaikan bahwa pemilu ini adalah pemilu paling brutal, paling amburadul, dan mencederai demokrasi yang sudah berjalan dengan baik malah mengalami kemunduran. Kemunduran berbangsa, bernegara, yang menurut kita sangat tidak baik,” ujar Mustar.
