Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional itu, lanjutnya menyatakan sejak dahulu anggaran besar Kementerian Pertanian banyak dialokasikan ke beberapa daerah yang bukan pertanian atau wilayah yang tidak menghasilkan beras atau jagung. Sehingga, wilayah bukan pertanian yang dipaksa untuk menghasilkan beras itu pun hanya mampu memproduksi beberapa ton bahkan gagal panen.
Untuk itu, menurutnya. Kementerian Pertanian seharusnya mempersiapkan resiko-resiko terhadap sedikit dan gagalnya produksi beras itu. Seharusnya, Pemerintah juga dapat memaksimalkan produksi pada wilayah pertanian dan penyangga pangan serta secara bertahap membangun dan memaksimalkan pada wilayah pertanian baru sehingga tidak mengganggu produktivitas pangan.
“Artinya butuh proses yang berapa lama sampai dia mendapatkan titik tertentu per hektar berapa ton? nah ini kami ingatkan, maaf Pak Menteri, di Jawa pun kalau pun menjadikan kita titik balik fokus hari ini pada persoalan tanaman pangan terutama padi kita harus berhitung mana daerah yang 5 ton per hektar ke bawah? mana yang daerah yang 5 ton per hektar ke atas? artinya kan begitu,” jelasnya
