ATAMBUA, otonominews.id – Dalam rangka memperkuat koordinasi serta mengoptimalkan potensi ekonomi di wilayah perbatasan, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Irjen. Pol. Makhruzi Rahman, melakukan kunjungan kerja yang berlangsung selama tiga hari di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu.
Kunjungan yang dimulai pada Rabu, 13 Maret 2024, ini disambut hangat oleh Administrator PLBN BNPP Motaain, Engelberthus Klau, serta sejumlah pejabat dan tokoh terkait di daerah tersebut.
Dalam kunjungan yang berlangsung hingga Sabtu, 16 Maret 2024, Deputi Makhruzi Rahman beserta rombongan berupaya memahami secara mendalam potensi serta tantangan yang ada di wilayah perbatasan, sebagai pijakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif.
Dalam kunjungan tersebut, Deputi Makhruzi Rahman juga menyampaikan apresiasinya terhadap kerja keras dan dedikasi para petugas di PLBN Motaain.
Menurutnya, peran serta mereka sangatlah penting dalam menjaga keamanan dan kelancaran aktivitas di wilayah perbatasan, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Tidak hanya melakukan peninjauan dan diskusi, Irjen. Pol. Makhruzi Rahman juga memberikan arahan dan motivasi kepada para petugas di PLBN Motaain. “Tugas dan tanggung jawab kita semua adalah untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, terutama di wilayah perbatasan ini. Mari kita terus berkolaborasi dan bekerja keras untuk mencapai tujuan bersama,” ungkapnya.
Kegiatan kunjungan ini juga menjadi kesempatan bagi Irjen. Pol. Makhruzi Rahman untuk meninjau langsung kondisi lapangan dan mendengarkan aspirasi serta masukan dari berbagai pihak terkait, baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat setempat. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih responsif dan relevan dengan kebutuhan riil yang ada di lapangan.
Selain itu, kunjungan ini juga menjadi momen penting dalam membangun sinergi antara berbagai stakeholder terkait di wilayah perbatasan. Dengan adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta masyarakat, diharapkan dapat tercipta sinergi yang kuat dalam upaya mengoptimalkan potensi ekonomi dan pembangunan di wilayah perbatasan.
