JAKARTA, Otonominews.id – Anggota DPD RI, Fahira Idris mengingatkan bahwa salah satu sektor yang penting diintegrasikan dalam rencana pembentukan kawasan aglomerasi dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) adalah transportasi publik terpadu di semua wilayah aglomerasi tersebut.
Menurutnya, transportasi publik akan menjadi salah satu bahasan penting terkait program Kawasan Aglomerasi dalam RUU DKJ. Ini karena kemacetan di wilayah Jakarta dan sekitarnya harus segera dicarikan solusinya karena sudah menumpuk kerugian ekonomi yang sangat besar.
“Oleh karena itu, saya berharap RUU DKJ ini mampu mempercepat hadirnya transportasi publik yang setara dan terintegrasi antara Jakarta dan daerah sekitarnya,” kata Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Minggu (17/3/2024).
Sesuai Perpres Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, pada 2029, tambah dia, sebanyak 60 persen pergerakan warga di Jabodetabek sudah harus menggunakan angkutan umum perkotaan.
“Target tersebut harus bisa tercapai jika ingin Jakarta dan sekitarnya menjadi kota berkelas dunia,” tegas Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta ini.
Dengan populasi lebih dari 30 juta jiwa, lanjut Fahira Idris, saat ini sesungguhnya Jabodetabek sudah menjelma menjadi wilayah aglomerasi terbesar di dunia.
Ketergantungan antarwilayah Jabodetabek yang sangat tinggi menjadikan pergerakan orang di kawasan aglomerasi ini sangat besar.
Saat ini diperkirakan jumlah pergerakan di Jabodetabek mencapai 88,2 juta trip/hari yang terdiri dari pergerakan di dalam Jakarta sebesar 21,2 juta trip/hari, commuter 6,4 juta trip/hari dan pergerakan di dalam suburban 60,6 juta trip/hari.
