“Terdapat perbedaan data antara di Kementerian Agama dan Kemendikbudristek sehingga banyak yang datanya tidak singkron saat dimasukkan. Sehingga pihak institut islam harus bekerja dua kali,” sambung Politisi PDI Perjuangan ini.
Untuk itu, pihaknya berharap agar pemerintah dapat mengatur regulasi yang bisa dijalankan oleh sekolah pendidikan dibawah Kementerian Agama.
Atas dasar itulah, Liston berharap agar pihak kepolisian selaku penegak hukum mengusut pelaku kejahatan ini….
“Kepada seluruh aparatur negara, penjabat kepala daerah, TNI/POLRI, Aparatur Sipil Negara, camat, hingga kepala desa,…
“Aturannya kan jelas, KPU itu wajib hukumnya menjalankan rekomendasi Bawaslu. Tapi kok kemudian KPU Pusat…
Namun, kata dia, ada sejumlah tantangan yang mencuat, seperti indikasi keterlibatan ASN, kepala desa, dan…
