Jakarta, Otonominews.id – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid mengapresiasi keputusan Dewan Pers yang meminta agar Tempo melayangkan surat permohonan maaf dan melayani hak jawab Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, menyusul adanya pemberitaan tentang Bahlil yang tidak sesuai fakta.
“Saya menilai Dewan Pers sangat bijaksana mengambil keputusan, karena memang tidak selayaknya Tempo memberitakan sesuatu yang mendeskreditkan dan tidak berbasis fakta terhadap Bahlil,” ujar Habib Syakur kepada awak media di Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Habib Syakur menegaskan bahwa Bahlil adalah salah satu menteri terbaik di kabinet Jokowi-KH Maruf Amin. Bahkan berkat kinerja Hablil itu, banyak investor yang masuk ke Indonesia untuk memajukan negeri tercinta.
“Bahlil sendiri sangat memiliki pemahaman tentang kemajuan bangsa dan negara. Dharma bhakti Bahlil kepada bangsa dan negara sangat membantu kemajuan negeri tercinta. Lha orang baik kok malah difitnah macem-macem oleh Tempo,” tukas Habib Syakur.
Menurut Habib Syakur, Bahlil memiliki kecakapan yang sangat baik sehingga investor berbondong-bondong ke Indonesia untuk berpartisipasi dalam membangun kemajuan negara kita,” lanjutnya.
Habib Syakur mengaku bahwa Bahlil memang memiliki latarbelakang sebagai pengusaha, bahkan sempat menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).
“Meski sebagai pengusaha, hebatnya Bahlil itu dia tidak memanfaatkan jabatan sebagai menteri untuk keuntungan pribadi. Itu yang harus diapresiasi juga,” tegas Habib Syakur.
“Bahlil adalah salah satu menteri terbaik pak Jokowi. Saya minta penerus Jokowi, yakni Prabowo-Gibran memasukkan Bahlil dalam kabinet. Entah sebagai Menko Perekonomian atau mungkin juga menteri BUMN,” tuntas Habib Syakur.
Sebelumnya, Dewan Pers meminta Tempo melayangkan surat permohonan maaf dan melayani hak jawab Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia lantaran pemberitaan soal izin tambang yang mengaitkan Bahlil tidak sesuai fakta.
“Teradu (Tempo) wajib melayani Hak Jawab dari Pengadu (Bahlil) secara proporsional, disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat pembaca, selambat-lambatnya pada edisi berikutnya setelah Hak Jawab diterima,” tulis Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu.
Dewan Pers juga memberikan kesempatan kepada Bahlil untuk memberikan hak jawab kepada Tempo, selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah surat dari Dewan Pers tersebut diterima.
