“Pengendalian inflasi ini harus kita jadikan atensi yang sangat penting, di samping untuk menjaga situasi ekonomi dan membantu masyarakat dan juga sekaligus kita memang harus secara jeli dan detail setiap wilayah masing-masing,” ujarnya.
Pada kesempatan Rakor tersebut, Mendagri pun mewanti-wanti pemerintah daerah (Pemda), selain masalah inflasi, juga mewaspadai gejolak alam yang terjadi beberapa kurun waktu terakhir, seperti La Nina yang menyebabkan terjadinya banjir di beberapa wilayah di Indonesia. Kondisi ini pun dikhawatirkan akan berdampak pada turunnya kemampuan produksi pangan dalam negeri.
“Kita betul-betul navigasi dengan semua stakeholder pusat maupun daerah bisa mengendalikan daerahnya masing-masing dan pusat juga melakukan intervensi yang tepat di daerah yang memang perlu untuk didorong atau didukung,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Mendagri juga menaruh atensi 10 provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi pada bulan Februari. Provinsi itu di antaranya Papua Selatan, Gorontalo, Papua Tengah, Bengkulu, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, dan Lampung.
Sementara itu, 10 kabupaten dengan tingkat inflasi tertinggi, yaitu Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Toli-toli, Pasaman Barat, Wajo, Gorontalo, Rembang, Halmahera Tengah, Kampar, dan Muara Enim. Sedangkan 10 kota dengan tingkat inflasi tertinggi, yakni Baubau, Bekasi, Bengkulu, Probolinggo, Balikpapan, Jambi, Bogor, Sibolga, Kupang, dan Samarinda.
“Sementara daerah-daerah yang sudah rendah, tentu kita berharap kami berikan apresiasi sekaligus juga tolong untuk betul-betul dijaga di angka yang di bawah nasional, 2,75 persen [angka inflasi nasional bulan Februari secara year on year],” pungkasnya.
