Jakarta, Otonominews.id – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menekankan pembangunan tanggul pengaman pantai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dan pengembangan kawasan wisata sejarah.
Hal tersebut ditekankan Pj Heru Dalam kegiatan yang dilakukan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ini. Sekaligus membuka secara resmi Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2024 Kota Administrasi Jakarta Utara yang digelar di Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Tanjung Priok, pada Kamis (21/3).
“Wilayah Jakarta memiliki tantangan banjir yang harus segera diselesaikan. Banjir yang disebabkan rob maupun hujan dengan intensitas tinggi. Tidak mudah menangani banjir ini. Karena itu, di Jakarta harus ada NCICD, harus dibangun tanggul pengaman pantai,” kata Pj Heru.
Pj Heru mengatakan, jika NCICD tidak segera dibangun, maka masalah banjir di wilayah Jakarta Utara tidak bisa tertangani dengan baik. Adapun pembangunan proyek NCICD dilaksanakan bersinergi dengan Pemerintah Pusat.
“Kalau kita lihat, khusus di Jakarta Utara, penurunan muka tanah bisa mencapai antara 70 sentimeter hingga satu meter. Jadi, sudah tidak mungkin penanganan banjir dilakukan kalau tidak ada NCICD,” Ucanya.
“Memang biayanya cukup besar, tapi kalau kita bersama-sama berkomitmen dengan Pemerintah Pusat, maka bisa dibangun. Karena, bukan hanya untuk di wilayah Jakarta Utara saja, tetapi secara nasional itu, dari Jakarta sampai ke Semarang harus ada tanggul laut,” jelasnya menyambungkan.
Selain itu, ada hal lain yang juga menjadi prioritas dalam pembahasan musrenbang adalah Kota Administrasi Jakarta Utara harus dikembangkan menjadi kawasan wisata sejarah yang berorientasi pada sejarah kelahiran Jakarta.
“Poin atau headline dalam musrenbang ini adalah pengembangan kawasan bersejarah untuk mengenang kelahiran Jakarta. Jadi, tahun 2025 mendatang, salah satu ikon di Provinsi DKI Jakarta adalah Jakarta Utara sebagai kawasan wisata sejarah kelahiran Kota Jakarta,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Heru yang juga Kepala Sekretariat Presiden ini membeberkan, bahwa kondisi global dapat menjadi panduan atau pijakan bagi para peserta musrenbang dalam menyusun RKPD tahun 2025. Karena, salah satu kunci kesuksesan Provinsi DKI Jakarta adalah wilayah Jakarta Utara yang merupakan kawasan ekspor-impor dengan adanya Pelabuhan Tanjung Priok.
“Kondisi ekonomi dunia mengalami perlambatan, yang akan terjadi sampai dengan semester dua tahun 2024. Maka, kuncinya, kita harus kompak. Seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pengusaha, warga, hingga Forkopimda harus kompak, agar pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta berjalan dengan baik dan inflasi dapat terjaga dengan baik,” terang mantan Wali Kota Jakarta Utara itu.
Lebih lanjut, Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Maulana Hakim menambahkan, ada empat isu prioritas yang akan dilakukan di wilayah Jakarta Utara.
Pertama, pembangunan tanggul pengaman pantai NCICD yang dilakukan untuk menanggulangi banjir rob di pesisir utara Jakarta.
Kedua, pembangunan turap Kali Cakung Lama-Pegangsaan Dua untuk menanggulangi banjir di Kelapa Gading dan Cilincing.
“Prioritas ketiga, perbaikan jalan di sepanjang jalan akses Marunda untuk mendukung aktivitas perekonomian. Lalu, prioritas keempat, membangun perluasan puskesmas kecamatan untuk mengakomodasi layanan puskesmas. Kami juga akan menindaklanjuti arahan Bapak Pj. Gubernur terkait pengembangan kawasan wisata sejarah di Jakarta Utara,” tutup Ali. (Ald)
