Kementerian Dalam Negeri, yang diwakili oleh Analis Kebijakan Ahli Muda pada Subdit Kelautan dan Perikanan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Achmad Gestiadi Pasaribu menyampaikan dalam paparannya bahwa diperlukan sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam transformasi tata kelola perikanan nasional dalam rangka mendukung sasaran visi Indonesia Emas Tahun 2045 yaitu “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”.
“Menteri Dalam Negeri sebagai pembina dan pengawas umum penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan selaku pembina dan pengawas teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” jelas Achmad.
Saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang membuat model penangkapan ikan terukur untuk memastikan kuantitas dan kualitas ikan produksi Indonesia dan menargetkan bisa mengekspor ikan khas perairan tropis untuk negara-negara di Eropa.
