Ia menyampaikan, dengan Puan Maharani sekali pun Prabowo tak ada masalah untuk melakukan silaturahmi pertemuan. Apalagi Puan sendiri berstatus sebagai Ketua DPR RI dan Prabowo sebagai Menhan.
Namun soal urusan Pilpres 2024, kata Hasto, PDIP sendiri masih menunggu dan menghormati sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Mbak Puan kapasitasnya sebagai Ketua DPR RI sehingga tugas sebagai Ketua DPR dalam melakukan komunikasi politik, dan pak Prabowo sekarang juga kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan,” ujarnya.
“Terkait dengan Pilpres kita masih nenunggu hasil dari pada Mahkamah Konstitusi, sehingga tak ada persoalan pertemuan-pertemuan itu dilakukan,” sambungnya.
Lebih lanjut, Politisi asal Yogyakarta ini menegaskan, jika Megawati memiliki rekam jejak melawan rezim otoriter hingga penghianatan terhadap Konstitusi. Menurutnya, untuk sementara ke depan PDIP akan berfokus pada tema tersebut.
“Demikian pula antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri tidak ada persoalan dalam perspektif pribadi, tetapi bagi Ibu Megawati Soekarnoputri dengan rekam jejak yang sangat luas terutama legitimasi beliau bersama PDI di dalam melawan rezim yang otoriter, yang anti demokrasi tentu saja seluruh aspek-aspek pengkhianatan terhadap konstitusi terhadap demokrasi terhadap keadilan rakyat kedaulatan rakyat di dalam menentukan pemimpinnya akan tetap menjadi tema-tema sentral yang harus disuarakan oleh PDI Perjuangan,” pungkasnya.
