Jakarta, Otonominews.id – Aliansi Masyarakat Peduli Indragiri Hilir (Inhil) mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera mencopot Herman sebagai penjabat (Pj) Bupati Inhil.
Desakan itu dibarengi dengan aksi demo di gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (26/3/2024).
Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Peduli Inhil, Rimario Anca, mengatakan kepemimpinan Herman sebagai PJ Bupati Inhil sudah tidak sehat, karena sudah mengarah pada kampanye politik atau mengedepankan sosialisasi pribadi, bukan mengedepankan sosialisasi program-program Pemerintah.
Lebih parah lagi, Rimario menuturkan bahwa kebijakan Herman sebagai PJ Bupati Inhil terkait penggusuran pedagang “dayang suri dan kelapa gading” dilakukan secara serampangan tanpa sosialisasi dan solusi. Bahkan langsung menghakimi dan menyatakan tempat maksiat.
“Ini yang menjadi amarah para pedagang karena wisata kuliner yang sudah puluhan tahun di bawah naungan disperindag Inhil ini malah menjadi penggusuran tanpa adanya diskusi kepada para pedagang yang baru terlepas dampak covid-19,” jelas Rimario.
Rimario dalam orasinya juga menyatakan PJ Bupati Inhil semaunya sendiri alias arogan dalam menjalankan program Pemerintah yang dibuat oleh Kepala Daerah sebelumnya, dimana program yang telah baik dan sistematis (aturan) tidak dilaksanakan oleh PJ Bupati Inhil.
Dia juga tidak menjaga hubungan yang harmonis menjelang Pilkada Serentak dengan selalu mengedepankan sifat otoriter dan egois.
