JAKARTA, Otonominews.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersyukur Pemilu 2024 relatif berjalan aman, lancar, dan damai. Hal tersebut juga tak lepas dari dukungan pemerintah untuk menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Mendagri menjelaskan, pemilu di Indonesia berbeda dengan pemilu di negara besar lainnya, seperti Amerika dan India yang prosesnya tidak berlangsung dalam sehari.
“Jadi yang betul-betul melaksanakan satu hari terbesar di negara demokrasi itu adalah Indonesia,” ujar Mendagri pada Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan agenda Evaluasi Tahapan Pemilu Serentak 2024 di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (25/3/2024).
Karena itu, kata Mendagri, pemerintah mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan gelaran tersebut, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), maupun pihak terkait lainnya.
Namun, Mendagri tak memungkiri apabila Pemilu 2024 masih terdapat kekurangan, baik dalam proses penyelenggaraan maupun dukungannya.
Kendati demikian, pemilu di Indonesia terus mengalami perbaikan dibanding pada masa Orde Baru. Saat ini pemilu di Indonesia berlangsung secara terbuka, bebas, dan rahasia.
Selain itu, pemilu juga didukung oleh lembaga independen yang pembentukannya turut melibatkan DPR.
“Berbeda dengan di zaman sebelum zaman 99 (tahun 1999), di zaman Orde Baru semua lembaga-lembaga itu ada di bawah Kemendagri. Ini adalah kemajuan sebetulnya bagi bangsa Indonesia, cuma kalau ada kurang-kurang ya pasti ada kurang,” jelasnya.
Lebih lanjut, tambah Mendagri, saat ini proses rekapitulasi secara manual atau real count juga disiarkan secara langsung, mulai dari tingkat kabupaten maupun kota.
Ini menunjukkan bahwa proses pemilu berlangsung terbuka dan dapat dikoreksi oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Itu untuk menunjukkan bahwa makin transparan dan makin akuntabel dalam proses demokrasi.
Sedangkan terkait dukungan pemerintah dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024, Mendagri menegaskan, dukungan yang diberikan pemerintah tidak bermaksud untuk mengintervensi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024.
