“Kalau Gubernur punya kebijakan yang berbeda, misalnya ada yang menyatakan konsep naturalisasi. Itu sudah berbeda dengan pemerintah pusat, ketika ada perbedaan konsep dengan penanganan banjir maka tidak akan ada progres yang signifikan,” samnung dia.
William yang Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta ini memandang penanganan banjir di Jakarta harus dilakukan bersama-sama, antara Pempus dengan Pemda. Heru Budi Hartono dianggap memahami konsep itu sehingga dia melanjutkan program-program Jokowi di Jakarta.
“Kita lihat beliau (Heru) membuka kembali posko pengaduan masyarakat di Balai Kota. Itu suatu tradisi yang bagus, sempat dihilangkan juga dengan Pak Anies,” tuturnya.
William memandang, posko itu sangat penting agar Gubernur bisa merasakan langsung aduan dari masyarakat. Kemudian dari masyarakat pun merasa aduannya bisa ditangani atau menjadi atensi langsung dari kepala daerahnya.
“Memang betul bahwa kelurahan itu adalah ujung tombak penerima aduan masyarakat, lalu kita ada juga aplikasi JAKI (Jakarta Kini). Tapi rakyat datang langsung ke Balai Kota untuk menyampaikan aduan, saya kira itu penting,” jelas William. [***]
