JAKARTA, Otonominews.id – Lembaga kajian publik, Jakarta Barometer meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberdayakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI guna mengendalikan inflasi.
Pasalnya, perseroan daerah menjadi instrumen pemerintah berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian daerah maupun nasional.
Direktur Jakarta Barometer, Jim Lomen Sihombing menyebut sesuatu yang wajar apabila apabila terjadi sebuah inflasi di negara. Namun banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan inflasi. Mulai dari kegiatan sembako murah, melaksanakan operasi pasar, inspeksi mendadak (sidak) dan sebagainya.
“Bagi instansi atau BUMD atau siapapun yang berkaitan dengan layanan publik, jika ada kenaikan harga atau kebijakan baru, sebaiknya melakukan sosialisasi secara masif, jangan sampai masyarakat terbodohi,” kata Jim saat Balkoters Talk bertajuk ‘Jakarta Merawat Daya Beli, Mengendalikan Inflasi’ pada Kamis (28/3).
Jim mengatakan, sosialisasi harus disampaikan secara masif kepada masyarakat, terutama pelanggan pelayanan publik dari perseroan. Selain itu, perseroan juga harus meningkatkan pelayanan yang jauh lebih baik dari sebelumnya.
“Seperti mengadvokasi setiap aduan masyarakat, dan sudah sejauhmana pengaduan itu,” ujarnya.
Jim mencontohkan seperti penyediaan air minum yang dilakukan Perumda PAM Jaya. Perseroan daerah itu sudah belasan tahun tidak menaikan tarif air kepada pelanggannya, sementara air merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan.
Saat ini PAM Jaya masih mematok tarif sesuai Pergub Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air Minum Semester 1 Tahun 2007. Sebagai gambaran, kelompok rumah tangga sederhana dikenakan tarif Rp 3.550 per tiga meter kubik atau 3.000 liter.
