Asmawa Tosepu mengatakan, Gebyar Adminduk merupakan salah satu langkah Pemkab Bogor untuk mempercepat aktivasi IKD.
“Melalui gebyar adminduk ini, sesuai arahan Pemerintah Pusat minimal 30 persen harus bisa tercapai artinya warga Kabupaten Bogor sudah terintegrasi dengan IKD,” kata Asmawa Tosepu.
Asmawa menegaskan, dokumen kependudukan ini sangat penting sebagai dasar kepastian hukum bagi status kependudukan seseorang untuk mendapatkan akses ke berbagai pelayan publik.
“Gebyar Adminduk ini merupakan pelayanan berskala besar, serentak, terpadu, terintegrasi dengan sistem one day service dengan target 1.200 sampai 200 pemohon,” beber Kepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri ini.
Kadisdukcapil Hadijana ikut menjelaskan, kegiatan di Gebyar Adminduk sebetulnya ada dua. Pertama sosialisasi IKD, kedua pelayanan pembuatan dokumen kependudukan.
“Kegiatannya hari ini saja karena memang waktunya mepet. Tapi ya alhamdulillah bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Kegiatan ini menyiapkan seribu kuota pelayanan. Antusias masyarakat juga menurutnya sangat tinggi. Terlihat pendaftaran online mencapai 400 ditambah yang daftar di lokasi sehingga diperkirakan target sudah terpenuhi.
“Targetnya seribuan bila dihitung detail sudah terpenuhi. Karena pendaftaran online saja sudah 4 ratusan lebih belum ditambah yang datang langsung,” sebutnya.
Tak hanya melayani masyarakat Kabupaten Bogor. Gebyar Adminduk ini juga dibuka untuk masyarakat luar daerah yang ingin mencetak KTP. Mereka tetap bisa dilayani selama tidak merubah data KTP. “Bisa kita cetak ulang untuk yang dari luar daerah. Sepanjang tidak ada perubahan data,” ujarnya.
