Padang, Otonominews.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan empat kabupaten/kota terkait pengelolaan sampah di TPA Regional Payakumbuh, Senin (8/4/2024).
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyatakan, fasilitasi ini perlu dilakukan mengingat persoalan sampah akan berdampak sangat buruk bagi masyarakat.
Penandatanganan perjanjian tersebut berlangsung di Ruang Rapat Istana Gubernur Sumbar. Ada pun empat daerah yang terlibat dalam perjanjian ini antara lain, Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kabupaten Lima Puluh Kota, serta Kabupaten Agam.
“Secara aturan dan ketentuan yang berlaku, tanggung jawab pengelolaan sampah sebetulnya berada di kabupaten/kota, tetapi karena kondisi saat ini volume sampah yang overload dengan TPA yang sudah direkomendasikan untuk ditutup, maka kita di Pemprov Sumbar memfasilitasi dan mencarikan solusi,” ucap Gubernur.
Gubernur menekankan, bahwa persoalan sampah merupakan persoalan serius yang akan berdampak langsung kepada masyarakat. Saat pengelolaan sampah cenderung buruk, maka dampak buruk juga yang akan dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, persoalan ini harus segera diatasi.
