Jakarta, Otonominews.id – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid menilai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perlu memberikan ruang kepada Densus 88 Anti-teror Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjalin komunikasi dengan partai politik (parpol) dalam memperkuat gerakan deradikalisasi di daerah-daerah.
Menurut Habib Syakur, pemerintah harus tetap waspada kepada para pengasong khilafah, yang secara pelan-pelan menyusup ke dalam segala lini kehidupan masyarakat di daerah, terlebih menjelang Pilkada 2024.
“Semestinya Kemendagri memberikan kesempatan kepada Densus 88 dan BNPT untuk menjalin komunikasi dengan parpol, lalu parpol memberikan rekomendasi ke anak ranting, agar selanjutnya diberikan pengarahan tentang pentingnya menangkal propaganda ideologi khilafah,” kata Habib Syakur kepada awak media, Sabtu (13/4/2024).
Habib Syakur menilai komunikasi antara Densus 88 dan BNPT dengan struktur parpol di tingkat ranting, desa dan kelurahan ini sangat penting dan strategis, supaya parpol itu sadar tentang banyaknya penyusup ideologi khilafah yang tanpa disadari telah menanamkan pengaruhnya kepada masyarakat.
“Supaya ketika Pilkada nanti tidak ada lagi yang menikmati politisasi identitas secara kebablasan yang mengarah pada adu domba dan memecah belah anak bangsa,” tandasnya.
Habib Syakur mengakui bahwa Parpol bekerja dengan tujuan mendapatkan suara rakyat sebesar-besarnya. Termasuk sebagai mesin politik bagi para calon kepala daerah saat Pilkada. Maka itulah, jangan sampai hanya fokus mengeruk suara rakyat, lantas melupakan ancaman perpecahan dan adu domba yang terus dilakukan kalangan pengasong khilafah.
