JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid menilai sebaiknya Pilkada langsung 2024 dihapus, dan diganti pemilihan lewat lembaga perwakilan rakyat, yakni DPRD.
Habib Syakur menyebut Pilkada langsung membawa ekses negatif yang terlalu besar dan penuh risiko. Pilkada langsung juga tidak memberi garansi akan lahirnya pemimpin terbaik dan kompeten dalam membangun daerah.
“Bagi saya, sudah lah, Pilkada langsung itu dihapus saja. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebaiknya jangan pilih langsung, tapi kembalikan saja ke DPRD,” kata Habib Syakir kepada awak media, Selasa (23/4/2024).
Habib Syakur meyakini, Pilkada langsung akan membuat substansi demokrasi malah rusak oleh gerakan-gerakan politik uang. Figur pemimpin yang benar-benar bekerja bersama rakyat, akan kalah oleh kekuatan modal.
“Pasti terjadi seperti Pileg kemaren. Sosok anak bangsa terbaik yang sudah turun ke dapil-dapil. Ternyata ditembak serangan fajar (money politic) dan akhirnya kalah dengan yang main uang.
Ini yang bikin rusak,” tandasnya.
Karena itu, Habib Syakur mengimbau agar pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebaiknya kembali ke Demokrasi Pancasila, yang memegang nilai-nilai jati diri bangsa. Seperti budaya gotong royong, musyawarah mufakat, dan saling welas asih dalam Bhinneka Tunggal Ika.
Lebih dari itu, Habib Syakur menilai Pilkada langsing menjadi ladang subur bagi para penikmat politisasi identitas untuk menancapkan kukunya di daerah-daerah. Mereka dengan leluasa menghasut dan mengadu domba rakyat dengan sentimen agama.
