NUNUKAN.OTONOMINEWS.IR – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan menyelenggarakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan sebagai Bagian dari Sistem Hankam. Kegiatan ini diadakan mulai tanggal 22 hingga 24 April 2024. Momentum penting bagi masyarakat desa di wilayah perbatasan untuk terlibat secara aktif dalam upaya menjaga kedaulatan dan keamanan negara.
Sebanyak 107 peserta dari berbagai lapisan masyarakat turut hadir dalam kegiatan ini. Mereka terdiri dari kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, personil Satgas Pamtas, camat beserta personil Koramil dan Polsek, serta perwakilan dari instansi terkait seperti Pemkab Nunukan, Kodim Nunukan, dan Polres Nunukan.
Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat BNPP, Ismawan Harijono, mengungkapkan bahwa kegiatan ini juga dihadiri oleh berbagai narasumber dan fasilitator yang kompeten di bidangnya. Mulai dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, hingga PMD Provinsi Kaltara dan PMD Kabupaten Nunukan turut memberikan paparan dan pembekalan kepada peserta.
Ismawan menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara. “Partisipasi aktif masyarakat dalam pertahanan dan keamanan merupakan kewajiban yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat desa terdepan mengenai identifikasi dan pelaporan kondisi patok/pilar batas negara. Selain itu, juga untuk memperkuat peran serta dan fungsi pemerintah desa dalam mendukung upaya penguatan pertahanan dan keamanan di garis batas negara.
Menurut Ismawan, dunia saat ini sedang menghadapi ancaman geopolitik dan potensi global yang disebabkan oleh kompetisi global, ancaman terhadap lingkungan, tekanan terhadap politik domestik, institusi, dan aliansi, serta multi konseptual. Sebagai komponen pendukung, perlu adanya pembekalan kepada masyarakat untuk ikut menjaga dan memelihara tanda batas wilayah negara.
Kabupaten Nunukan memiliki 3 PLBN, yang diharapkan dapat menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi masyarakat serta wadah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitarnya. Terdapat 2 dimensi perbatasan, yaitu dimensi batas wilayah negara dan dimensi kawasan perbatasan.
