“Pengelolaan dimensi batas wilayah negara menyangkut penegakan kedaulatan negara, atau terkait batas wilayah negara dan aktivitas lintas batas negara, peningkatan pertahanan dan keamanan negara, serta penegakan hukum di perbatasan,” tandasnya.
Sedangkan pengelolaan dimensi kawasan perbatasan menyangkut upaya mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pendayagunaan sumber daya dan pemerataan pembangunan.
Plh. Direktur Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, juga menyampaikan materi tentang isu strategis pengembangan kapasitas dan penyelenggaraan kelembagaan desa. Hal ini penting sebagai langkah untuk memperkuat peran LKD/LAD di tingkat desa.
Komandan Pos Salang juga turut memberikan informasi terkait kondisi patok batas di wilayah Nunukan. Dengan jumlah patok yang mencapai ratusan, diperlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam pemeliharaan dan pelaporan kondisi patok tersebut.
Kegiatan ini ditutup dengan kunjungan lapangan, di mana para peserta diajak untuk mengenal lebih dekat patok/pilar batas negara. Pengenalan ini dipimpin oleh personil Pamtas SSK III Batalyon Arhanud 8/MBC.
Kunjungan lapangan tak hanya menjadi momen untuk mengenal patok batas, melainkan juga untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang kondisi di lapangan. Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat melakukan kunjungan ke Pos Gabma Simanggaris dan mencatat berbagai hal yang menjadi perhatian.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga keutuhan dan keamanan negara semakin meningkat. Langkah-langkah konkret seperti pemeliharaan patok batas, pelaporan kondisi patok yang rusak, dan peningkatan kapasitas lembaga desa menjadi kunci utama dalam memperkuat sistem pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan.
