Tak hanya itu, kiprah Sudirman di bidang pemberantasan korupsi, dijelaskan Muhammad Ramli, terlihat dari segala wujud yang didirikan seperti, Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). Bersama beberapa aktivis anti korupsi lainnya seperti Erry Riana (Mantan Pimpinan KPK), Kuntoro Mangkusubroto (Kepala UKP4). Sri Mulyani (Mantan Menteri Keuangan), dan beberapa tokoh lainnya.
Selain itu, Sudirman juga menggagas pembentukan Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG) untuk mendukung gerakan anti korupsi adalah dengan menciptakan dunia usaha yang sehat. Upaya mendirikan IICG bersama Erry Riyana, Kuntoro Mangkusubroto, Mar’ie Muhammad, dan beberapa tokoh lainnya ini membantu perusahaan-perusahaan dalam menerapkan konsep tata kelola yang baik (good corporate governance).
Sudirman Said aktif dalam transformasi PT Pertamina (Persero) dengan tugas melakukan pembenahan fungsi sekretaris perusahaan (2008) dan Suplly Chain Management (2008-2009). Sudirman menjadi Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia menggantikan Sony Soemarsono pada Maret 2013 di bawah pimpinan Direktur Utama Pertamina Ari Soemarno. Ia kemudian menjadi Deputi Direktur Integrated Supplay Chain (ISC) untuk mengatasi mafia impor BBM.[14] Pada 20 Maret 2009 Sudirman tidak lagi menjabat menjadi Deputi Direktur ISC. Pasca jabatan tersebut, Sudirman kemudian dipercaya sebagai koordinator Restrukturisasi Aset dan Anak Usaha Pertamina.
Pada Mei 2013 Sudirman Said dipercaya sebagai Wakil Presiden Direktur PT Petrosea mendampingi Eddy Junaedy yang diangkat menjadi Presiden Direktur. PT Petrosea sendiri adalah salah satu perusahaan pertambangan di bawah kelompok Indika Energy Group. Sudirman kemudian melepaskan jabatan ini setelah ditunjuk oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk menjadi direktur utama PT Pindad, sebuah perusahaan negara bidang persenjataan. Sudirman mulai menjabat menjadi dirut PT Pindad pada 4 Juni 2014.
Karier cemerlang Sudirman Said di bidang energi dan migas serta gerakan anti korupsi membawanya dipilih menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kabinet Jokowi-JK periode 2014-2019. Ia pun turut berperan mengusulkan pembentukan tim khusus pemerintah yang bertugas untuk melakukan pemberantasan mafia migas. (Mega)
