Menurutnya, jangan sampai program makan siang gratis mengorbankan anggaran pendidikan yang sudah dikunci 20 persen, anggaran kesehatan, subsidi energi, serta perlindungan sosial.
“Jangan pula mencari sumber pendapatan lain dengan cara menaikkan pajak karena yang demikian itu sama saja dengan memecahkan masalah dan menciptakan masalah baru pada saat yang bersamaan,” jelas Haidar.
Kedua, sebaiknya dibuat skala prioritas penerima program makan siang gratis.
“Harua dibuat skala prioritas, siswa di sekolah mana saja yang layak? Ibu hamil mana saja yang layak? Jangan diratakan seluruhnya, karena kan ada sekolah-sekolah elit yang siswanya berasal dari keluarga berada. Begitu juga ibu hamil, pilih yang kurang atau tidak mampu saja. Selain lebih tepat sasaran juga mengurangi tekanan beban terhadap APBN,” papar Haidar.
Ia juga menjelaskan skala prioritas sekolah dan ibu hamil penerima makan siang gratis lebih solutif tinimbang pelaksanaan bertahap mulai dari daerah 3T (tertinggal, terluar dan terdepan).
Pasalnya, pelaksanaan bertahap hanya dapat mengurangi beban APBN untuk satu tahun saja. Beban yang dikurangi pada tahun tersebut otomatis akan membuat beban tahun-tahun berikutnya menjadi semakin berat.
“Oleh karena itu saya berharap masukan ini sampai ke Pak Prabowo untuk dapat beliau pertimbangkan, karena program makan siang gratis ini sangat bagus dan harus berjalan tanpa membuat APBN boncos dan tanpa menciptakan masalah baru,” pungkas Presiden Haidar Alwi Care itu.
