JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyampaikan sejumlah isu strategis dan kebijakan prioritas Kemendagri.
Hal itu disampaikannya saat melantik 18 pejabat administrator, 51 pejabat fungsional, dan 81 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kemendagri. Isu dan kebijakan tersebut perlu dipahami oleh para pegawai yang baru dilantik.
“Pelantikan kali ini menandai langkah Saudara-Saudari menjadi pejabat administrator dan fungsional yang memasuki sebuah pengalaman dan amanah baru di lingkungan Kementerian Dalam Negeri,” ujar Tomsi di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/5/2024).
Lebih lanjut, Tomsi menjelaskan isu strategis dan kebijakan prioritas tersebut di antaranya pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, penguatan investasi dan kemudahan perizinan berusaha, serta penanganan stunting dan kemiskinan.
Selain itu, pentingnya menjaga stabilitas politik, hukum, pengamanan, dan pengawasan, serta dukungan fasilitasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Kemudian melakukan fasilitasi percepatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada 4 Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
Tomsi mengatakan, berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah saat ini membutuhkan dukungan dari seluruh pegawai Kemendagri. Pasalnya, banyak sekali tantangan yang dihadapi dalam konteks memperkuat peran dan kedudukan Kemendagri.
Tomsi berharap, aparatur sipil negara (ASN) Kemendagri dapat mengikuti perubahan pola dan budaya kerja yang diterapkan, dengan mengedepankan kolaborasi dinamis lintas sektoral.
