JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, menegaskan, jika yang diundang dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V pada 24 sampai 26 Mei 2024 yakni mereka yang menjaga demokrasi hukum dan yang mau menegakkan hukum.
Hal itu ditegaskan Hasto menanggapi pertanyaan awak media mengenai kabar Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi tak diundang dalam Rakernas ke-V PDIP di Kawasan Ancol, 24 sampai 26 Mei 2024.
Awalnya Hasto menjelaskan, jika Rakernas ke-V ini diadakan dalam momentum semangat reformasi dalam melawan sisi gelap kekuasaan. Di lain sisi, juga publik telah merekam jika Pemilu 2024 ini merupakan Pemilu yang paling brutal.
“Dan itu terakam kuat dalam memori publik terekam kuat dari apa yang disuarakan oleh para tokoh-tokoh civil society, para guru besar, para ahli hukum dan para seniman bahkan budayawan yang menyimpulkan bahwa Pemilu 2024 merupakan Pemilu yang paling brutal dalam sejarah demokrasi Indonesia diwarnai berbagai bentuk kecurangan yang diawali dengan suatu kontruksi rekayasa hukum di MK,” kata Hasto dalam konferensi persnya di Kantor DPP PDIP, Jl. Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).
Terlebih juga hal itu, kata dia, ditandai dengan adanya tiga hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda mengenai sengketa Pilpres 2024.
