“Artinya jangan timpang. Jangan terlalu jauh antara negeri dengan swasta. Memang kita akui negeri perlu mendapat perhatian karena kita menggunakan dana APBN. Tetapi bukan berarti Pemerintah meninggalkan swasta, kapan diingat baru dibantu,” kata dia.
Karena itu, Politisi Fraksi Partai Demokrat itu pun meminta untuk Panja Pembiayaan Pendidikan dapat menekankan Pemerintah untuk betul-betul merealisasikan sila ke -5 Pancasila yakni dengan berlaku adil terhadap pendidikan bagi negeri maupun swasta.
“Jadi sekali lagi, kita harus menekankan bagaimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini betul-betul terealisasi dalam pembiayaan pendidikan di Indonesia. Supaya jangan lagi ada diskriminasi anggaran antara sekolah swasta dan negeri. Walaupun memang kita tahu negeri juga masih membutuhkan tapi yang swasta pun harus ada beberapa komponen yang harus diberi dukungan anggarannya,” tegasnya.
