Rakernas V PDIP juga mendesak pemerintah untuk menghentikan deforestasi dengan melakukan moratorium alih fungsi lahan hutan dan penggundulan hutan.
“Serta mendorong reforestasi lahan hutan yang terdegradasi, termasuk ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, dan tanah berlumpur di sepanjang pantai (wet land),” ujarnya.
Dalam poin rekomendasi eksternal selanjutnya juga Rakernas V PDIP turut menyinggung soal program kerja pemerintah terkait Ibu Kota Nusantara (IKN). Ada beberapa poin yang direkoemdasikan kepada pemerintah terkait hal ini.
“Rakernas V Partai mendorong penyelesaian Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, dan mendesak pemerintah untuk menyelesaikan sengketa tanah adat dengan penuh rasa keadilan,” tutur Ketua DPR RI itu.
