Dalam pandangan umum fraksinya Fraksi Demokrat meminta kepada pemerintah Daerah untuk lebih meningkatkan sinergitas antar Organiasasi Perangkat Daerah (OPD).
“Hal ini penting agar tidak terjadi ego sektoral dalam pembangunan sehingga hasil yang lebih optimal bisa tercapai. Tentu harapanya pembangunan yang dijalankan pemerintah bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat di Lampung Selatan.”kata juru bicara Fraksi Demokrat, Sariyanti dalam penyampaian pandangan umum fraksinya.
Fraksi Demokrat juga menyoroti lemahnya sektor Ekonomi masih ditemukannya masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan. Serta, masih ketertinggalannya sektor jasa dibandingkan dengan sektor produksi.
“Misalkan dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sebagai penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Lampung Selatan, maka sudah selayaknya sektor pertanian secara khusus mendapat perhatian dari pemerintah daerah,”kata anggota komisi IV DPRD Lampung Selatan itu.
Disisi lain Fraksi Demokrat menilai masih lemahnya penyaluran pupuk bersubsidi, disarankan agar Pemerintah Daerah dapat memperbaiki sistem pendistribusian dan penyaluran pupuk besubsidi agar terjamin ketersediaannya bagi petani, terutama saat musim tanam.
Menurutnya permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi ini sudah menjadi agenda rutin setiap tahun yang tentunya merugikan para petani karena berdampak rusaknya tanaman padi akibat diserang hama dan gagal panen akibat bencana banjir di sejumlah wilayah.
“Kami Fraksi Demokrat meminta pemerintah untuk menjamin dan memproteksi komoditas hasil pertanian petani sejak dini.”ujarnya.
“Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Lampung Selatan tahun anggran 2023, Dalam rapat Paripurna ini kami mengingatkan kepada pemerintah daerah agar lebih meningkatkan hal-hal yang bersifat pelayanan dasar kepada masyarakat yang merupakan tugas utama pemerintah daerah dan berharap dapat memanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat, kemudian untuk dapat mendorong perluaskan akses infrastruktur daerah baik dari segi Jalan, jembatan, pendidikan, dan kesehatan, agar dapat diprioritaskan pada daerah yang minim tersentuh pembangunan oleh pemerintah daerah, karena hal tersebut dapat mendorong peningkatan prekonomian masyarakat dan pendapatan daerah.”imbuhnya.
