JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kembali menggelar untuk kedua kalinya pameran E-katalog, Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) 2024. Pameran yang berlangsung di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada 29-31 Mei 2024 ini merupakan sebagai Sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan pengadaan pemerintah yang transparan, efisien dan berkelanjutan.
Gelaran ICEF 2024 ini menjadi salah satu sarana dalam mensosialisasikan penggunaan E-Katalog versi 6 yang merupakan versi terbaru yang diluncurkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai hasil dari transformasi digital pengadaaan barang dan jasa yang bertujuan lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas serta transparansi dalam proses transaksi pengadaan barang dan jasa di pemerintahan.
Sebagai implementasi dari terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 17 tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pengembangan E-Katalog versi 6, sudah diterapkan di 5 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai piloting. Kelimanya yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), LKPP, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Tengah.
Katalog elektronik merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, maupun tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Hal ini turut mencangkup produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, penyedia, dan informasi lain terkait barang dan jasa.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid menekankan pentingnya transformasi digital yang diimplementasikan melalui E-Katalog versi 6 untuk menciptakan sistem pengadaan yang lebih kompetitif.
“Pameran ini sangat signifikan karena tidak hanya meningkatkan peluang transaksi bisnis melalui pengadaan pemerintah, tetapi juga mengoptimalkan layanan bagi seluruh stakeholder. Dengan E-Katalog, sistem pengadaan lebih kompetitif dan transparan sehingga dapat menguntungkan bagi pembeli maupun penjual,”
“Transformasi digital ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan meningkatkan daya saing mereka dalam ekosistem bisnis yang semakin inklusif,” tambahnya.
Sementara itu Ketua Panitia ICEF 2024, Kukrit Suryo Wicaksono yang juga merupakan pengurus Kadin mengungkapkan bahwa bagi UMKM yang mendapatkan order melalui E-Katalog akan difasilitasi untuk mendapatkan pendanaan untuk membantu membiaya usaha mereka. Pembiayaan tersebut berasal dari fintech yang juga merupakan anggota Kadin.
“Di Kadin ini sekarang ada sekitar 200 lebih asosiasi usaha yang bergabung. Salah satunya adalah teman-teman asosiasi fintech. Mereka siap membantu anggota Kadin lainnya yang perlu bantuan pendanaan. Ini bisa menjadi alternatif pembiayaan teman-teman UMKM yang tergabung di Kadin,” katanya.
Selain sosialisasi penerapan E-Katalog, lanjut Kukrit, pameran ICEF 2024 yang berlangsung selama tiga hari ini juga meruapakan sebagai sarna saling interaksi dan negosiasi antara pelaku usaha dan buyers Pemerintahan melalui beragam acara, seperti seminar, temu bisnis (business matching), konsultasi, workshop, bimbingan teknis, serta talkshow yang menghadirkan Narasumber dari instansi-instansi terkait.
Sejumlah tema seminar yang diangkat di antaranya membahas tentang Mendorong Kesiapan Pelaku Usaha untuk Memenuhi Aspek-aspek Pengadaan Berkelanjutan Guna Meningkatkan Daya Saing Pelaku Usaha Nasional; Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa di Daerah Melalui Penerapan Digitalisasi Pengadaan Barang/Jasa; Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa (RUU PBJ) Publik; dan Optimalisasi Penggunaan E-Katalog Lokal Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah serta Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif.
“Kami juga akan mengundang sebanyak 98 anggota dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) terdiri dari para Kepala Pemerintah Kota Seluruh Indonesia dan 38 Provinsi anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sebagai visitor serta berbagai lembaga pemerintahan lainnya,” ujar Kukrit.
