JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina mendesak pemerintah khususnya holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pertambangan agar melakukan pembenahan tata kelola tambang nasional.
Hal ini disampaikan legislator asal Sumatera Barat itu saat rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan MIND ID, Holding Industri Pertambangan Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut berbagai persoalan disoroti oleh Hj. Nevi mendalam yang melibatkan PT Timah, salah satu anggota MIND ID.
Nevi menyatakan kekhawatirannya terkait kasus korupsi yang melibatkan PT Timah dengan kerugian negara mencapai Rp300,003 triliun. Kasus ini mencakup kemahalan harga sewa smelter, pembayaran bijih timah ilegal, serta kerusakan lingkungan yang masif.
“Kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan pembinaan oleh MIND ID sebagai induk holding,” ungkap Hj. Nevi.
Lebih lanjut, Nevi juga menguraikan stagnasi kinerja PT Timah sejak 2015 hingga 2022 yang berlanjut dengan kerugian sepanjang tahun 2023. Produksi dan penjualan bijih timah serta logam timah mengalami penurunan signifikan.
“Dari sisi operasi, produksi bijih timah turun 26%, produksi logam timah turun 23%, dan penjualan logam timah turun 31% pada tahun 2023. Ini menunjukkan adanya masalah serius dalam manajemen PT Timah,” jelasnya lebih lanjut.
Anggota Badan Anggaran DPR RI ini juga mengkritisi tidak anomali kinerja keuangan PT Timah. Pendapatan PT Timah sepanjang 2023 merosot 32,88% dibandingkan tahun 2022, sementara liabilitas meningkat dan ekuitas menurun. Hj. Nevi menekankan perlunya pembenahan menyeluruh untuk mengatasi masalah ini.
