“Tapi kira-kira alur komando dari mana yang kemudian memerintahkan penyelidik yang namanya Pak Rossa ini kemudian melakukan tindakan ugal-ugalan hukum dengan melakukan penyelidikan perampasan atas HP dan tas,” ungkap dia.
“Apalagi buku rahasia itu kan, buku catatan pribadi sekjen tentu itu top secret-nya lah hal-hal yang penting di partai. Itu kan bukan lagi private tapi private dan penting buat partai, rahasia partai di sana. Tentu ini adalah hal yang memungkinkan buat saya aroma politik yang sangat-sangat kencang,” sambungnya.
Ari pun tak menyalahkan jika ada persepsi publik melihat adanya aroma politik. Pasalnya Hasto dipanggil KPK berurutan saat dirinya mendapat panggilan dari Polda Metro Jaya.
Selain itu, jika dikaitkan dengan kasus Harun Masiku, sudah lama sekali dan sudah ada yang selesai menjalani hukuman dan banyak dibuktikan dipersidangan.
“Memang Harun Masiku masih DPO, tapi kenapa kemudian dikaitkan, disangkutkan dengan Pak Hasto. Dan Pak Hasto sendiri posisinya sudah clear tentunya, kalau memang ada masalah itu kan tentu 4 tahun yang lalu dalam proses persidangan semua kan terungkap,” jelas dia.
Selain itu, apa yang disuarakan Hasto menurutnya sama dengan masyarakat sipil, soal dugaan kecurangan Pemilu. Ari pun melihat kasus Harun Masiku bukanlah kasus besar yang merugikan negara seperti kasus lain.
“Kasus yang kecil aja kemudian dibesarkan-besarkan kemudian di amplifier untuk semacam memang membunuh karakter, pembunuhan karakter kepada Sekjen PDIP yang mungkin targetnya bukan Sekjen PDIP. Sekjen PDIP sebagai posisi sekjen, posisi kedua kunci di PDIP. Sebenarnya targetnya, target politiknya adalah PDI Perjuangan. Dan tidak bisa langsung mengincar Megawati. Itu mengincarnya adalah Hasto sebagai personifikasi pimpinan partai. Ini kan menggunakan proses hukum, cara-cara hukum untuk kemudian senjata politik menekan, membunuh lawan politik. Ini kan kejahatan politik,” ungkap Ari.
Jika hal ini benar adanya, maka bisa saja membuat terror ke publik.
“Kalau ini berlangsung begini terus kan, kalau kita mengkritik pemerintah, berbeda dengan pemerintah, sekjen saja bisa diproses hukum, dicari kesalahannya. Bagaimana kalau teman-teman masyarakat sipil, akademisi, seniman, budayawan, itu kan tentu impact-nya bagi masyarakat kan menimbulkan teror publik,” pungkasnya.
