Nevi juga meminta penjelasan lebih rinci tentang produk-produk UMKM yang telah dibeli oleh BUMN. “Kementerian BUMN harus memastikan bahwa belanja mereka benar-benar memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM, terutama dalam hal modal dan pengembangan usaha,” katanya.
Legislator asal Sumatera Barat ini juga menyinggung pentingnya transparansi dan tata kelola yang baik di BUMN. “BUMN yang dikelola dengan baik dan transparan akan mampu bersaing di kancah internasional dan memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan negara,” ungkapnya. Ia mengutip keberhasilan PT PP dan PT Adhi Karya yang memenangkan kontrak besar di Filipina sebagai contoh konkret.
Terkait target setoran dividen BUMN yang naik menjadi Rp 85,8 triliun pada 2024, Nevi mempertanyakan langkah-langkah yang diambil Kementerian BUMN untuk mencapai target tersebut. “Apa saja upaya yang telah dan akan dilakukan untuk memastikan target ini tercapai?” tanyanya.
Politisi PKS ini menutup dengan harapan agar BUMN Indonesia dapat terus berkembang dan berkontribusi lebih besar bagi pembangunan nasional.
“Kita harus memastikan bahwa BUMN kita tidak hanya berdaya saing di dalam negeri, tetapi juga mampu menjadi pemain utama di kancah internasional,” pungkas Nevi Zuairina.(Rds/*)
