Bukan saja soal kepastian relokasi, Mahyeldi juga meminta seluruh pihak ikut mempertimbangkan faktor pendukung ekonomi bagi warga yang akan direlokasi, terutama sekali yang direlokasi secara terpadu.
Pemprov Sumbar sendiri menyiapkan lahan 3,8 hektare di kawasan Rambatan Tanah Datar, yang akan ditunjang oleh ketersediaan lahan untuk melakukan aktivitas pertanian oleh warga yang direlokasi.
“Sampai ke hal itu harus kita pikirkan. Oleh karena itu, kita berharap proses-proses dalam relokasi ini bisa disegerakan,” ujarnya.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Balai P2P Sumatera III, Aldino Herupriawan menyatakan, bahwa secara prinsip pihaknya telah siap untuk melakukan pembangunan rumah bagi warga yang akan direlokasi, baik secara terpadu mau pun mandiri. Hanya saja, segala kelengkapan dokumen memang harus dipastikan terpenuhi.
“Berdasarkan arahan dari Bapak Dirjen, dan kita sudah laporkan untuk relokasi terpadu, stok itu sudah tersedia. Terutama sekali untuk 80 unit di Agam dan 58 unit di Tanah Datar. Itu kalau seluruh dokumen dan persyaratannya sudah lengkap, kita bisa langsung bergerak,” ujar Aldino. (Ridwan-OTN)
