Ia mengungkapkan, layanan publik yang dilakukan Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini terus bergerak secara dinamis mengikuti trend dan perkembangan kebutuhan masyarakat.
“Alhamdulillah, Dinas Dukcapil DKI Jakarta menjadi barometer serta rujukan atas kemajuan layanan dukcapil di beberapa daerah di Indonesia, khususnya Jabodetabek,” ungkapnya.
Sementara Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiono mengapresiasi atas pelayanan Dinas Dukcapil DKI Jakarta tetap berjalan baik di tengah kondisi gedung dan fasilitas yang terbatas.
“Dinas Dukcapil DKI yang mengalami kekurangan pegawai mencapai 421 orang tidak boleh dibiarkan. Untuk pengadaan CPNS tahun 2025 perlu diakomodir berkoordinasi dengan BKD, termasuk layanan online saat ini perlu dibuat lebih ringkas,” paparnya.
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua menuturkan, data kependudukan perlu dimanfaatkan dengan baik. Program dan perencanaan pembangunan saat ini belum memanfaatkan dengan baik atas database kependudukan. APBD DKI sepatutnya hanya untuk pemanfaatan kepada warga Jakarta.
“Jangan lagi kita tidak memberikan yang menjadi haknya warga Jakarta. Komisi A DPRD mendukung penuh dalam program Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono untuk penataan dan penertiban sesuai domisili karena dana sosial DKI sebesar 30 persen jangan sampai salah sasaran karena ini amanah dari rakyat,” tandasnya. (dmn).
