Akta Kelahiran telah menjadi syarat wajib dalam pendaftaran dan ujian sekolah, pengurusan paspor, hingga pencatatan perkawinan dan pengurusan hak waris di kemudian hari. Disamping itu Kejati DKI Jakarta bersama Disdukcapil Prov. DKI Jakarta juga akan bersinergi dalam menuntaskan permasalahan pernikahan melalui Isbat Nikah, Jakarta Barat sebagai pilot project.
“Karena secara tidak langsung legalitas ini banyak mempengaruhi kepemilikan Akta Kelahiran. Semoga niat baik ini dapat dicontoh oleh para Kajari lain di 5 (lima) wilayah se-Jakarta Raya,” Ucap Badrut Tamam yang juga saat ini menjabat sebagai Plh. Kejari Jakarta Barat.
Pada program penerbitan Akta Kelahiran serta KIA (Kartu Identitas Anak) akan sampai ke rumah-rumah panti serta anak terlantar. Hal ini merupakan upaya dukungan kolaborasi bersama untuk Jakarta Menuju Kota Global.
“Layanan turun langsung kepada simpul-simpul warga yang membutuhkan ini merupakan upaya dalam mendukung salah satu program unggulan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam meningkatkan ekonomi, kualitas hidup, serta memelihara lingkungan demi kesejahteraan dan kompetensi warga,” tambah Badrut Tamam
Kadis Dukcapil, Budi Awaludin, mengatakan akan berupaya keras untuk menuntaskan permasalahan kependudukan di DKI Jakarta. Institusi yang saya pimpin saat ini adalah amanah, tidak akan saya sia-siakan dan ini merupakan kesempatan saya untuk menata administrasi kependudukan yang lebih baik untuk masyarakat lebih sejahtera melalui tertib adminduk.
“Semoga pendampingan hukum keperdataan dan tata usaha negara oleh Kejati DKI dapat memberikan atmosfer baik pada urusan kependudukan. Sehingga kedepan cita-cita, kemajuan dan kesuksesan anak bangsa, tidak boleh lagi terhalang administrasi kependudukan,” tutup Budi. (dmn)
