JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Aliansi Gerakan Peduli Hukum (AGPH) kembali mendatangi Kantor Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa (25/06/2024).
Sebelumnya, pada 19 Juni 2024 AGPH datang ke Dewas KPK melaporkan dugaan pelanggaran kode etik oleh penyidik KPK terkait penggeledahan dan penyitaan barang milik Kusnadi, asisten Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto
“Kedatangan kami untuk menanyakan bagaimana kelanjutan laporan yang Kami ajukan dan diterima oleh Dewas KPK pada tanggal 19 Juni 2024,” ujar Ketua AGPH Prabu Sutisna, Selasa (25/6/2024).
Kedatangan AGPH ke Dewas KPK kali ini sekaligus menyerahkan alat bukti baru guna memperkuat laporan yang telah disampaikan sebelumnya.
Prabu Sutisna menuturkan, dalam laporan pertama pada 19 Juni 2024, Komisioner Dewas KPK tidak ada di kantor, dikarenakan ada Rapat kerja di luar kota. AGPH kemudian diminta untuk datang kembali (pada hari ini, red)
Terkait hal itu, Prabu menduga kuat proses penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Terlapor (AKBP Rossa Purbo Bekti, red) melanggar Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KHUAP), sehingga Terlapor diduga kuat terjaring pelanggaran kode etik berdasarkan PERDEWAS No. 2 Tahun 2021, dan Perdewas No. 3 Tahun 2021.
Ia pun berharap Dewas KPK untuk segera menindaklanjuti laporan dari AGPH.
Sementara itu, Sekretaris AGPH Syukur Destieli Gulo menjelaskan poin penting dari laporan ke Dewas KPK ini adalah adanya dugaan kuat pada Terlapor melakukan pelanggaran kode etik tentang nilai profesionalisme dan integritas yang diatur dalam PERDEWAS No. 2 Tahun 2021, dan Perdewas No. 3 Tahun 2021.
