“Pelanggaran terhadap nilai profesionalisme berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap hukum acara pidana,” jelas Syukur.
“Diketahui pada saat Terlapor melakukan penggeledahan dan penyitaan barang-barang yang berada di bawah penguasaan Kusnadi, padahal tindakan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas,” lanjutnya.
Ia mengingatkan, proses hukum yang melanggar hukum acara menjadi cacat formil, dan segala bukti-bukti yang diperoleh KPK dapat digugurkan melalui putusan Praperadilan.
Adapun pelanggaran terhadap nilai integritas, lanjut Syukur, berkaitan dengan cara Terlapor memanggil saudara Kusnadi yang seolah-olah pada saat itu Kusnadi dipanggil oleh Hasto, sehingga Kusnadi terkesan dikelabui.
Padahal, Syakur menilai seharusnya Terlapor berperilaku dan bertindak secara jujur dalam pelaksanaan tugas.
“Hal tersebut tentu tidak elok, karena menjadi pertanda KPK tidak serius dalam melakukan tugasnya. Serta dapat menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat yang sudah menaruh harapannya pada KPK untuk menghapus kejahatan tindak pidana korupsi di negeri ini,” tandas Syukur.
Atas dasar itu semua, Aliansi Gerakan Peduli Hukum (AGPH) meminta agar Dewas KPK segera memeriksa dan menindaklanjuti laporan AGPH.
