JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Ekonom Senior Faisal Basri menyampaikan kegelisahannya terkait peradaban Indonesia akan hancur seiring dengan terjadinya masalah hukum hingga ekonomi yang terus terjadi dan dibiarkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu disampaikan Faisal dalam diskusi bertajuk Membongkar Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Dinasti Politik Rezim Totalitarian) di Jalan Diponegoro 72, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2024).
Awalnya Faisal menyinggung Indonesia yang perlahan akan memasuki jurang krisis. Hal itu terjadi secara bertahap ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika.
“Teman-teman sekalian, krisis itu tidak datang dengan tiba-tiba, tetapi bertahap. Sekarang kesemutan dulu, abis kesemutan pegel-pegel, abis pegel-pegel, stroke deh. Nah, stroke itu krisis. Sederhana aja sih. Dulu Rupiah 15.000, hari ini Rp16.430,” kata Faisal.
Akibat melemahnya nilai tukar rupiah tersebut, kata dia, harga kebutuhan pokok akan naik dari mulai gula hingga beras. Bahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) juga menjadi ancaman rakyat.
“BBM. BBM nih gila nih. Minyak dan BBM, minyak curah dan BBM, tahun lalu itu kira-kira 1 juta barrel per hari, bukan per tahun. 1 juta barrel per hari. Makanya Pertalite, Pertalite mau dibunuh. Kita nggak boleh lagi beli Pertalite disuruh beli Pertamax. Mampus. Dari Rp10.000 ke Rp13.000. Sama seperti dulu, apa yang dibunuh, namanya premium. Caranya gitu,” katanya.
Ia mengaku meragukan pemerintah bisa menahan harga yang melonjak dengan subsidi. Sebab Pemerintah tidak punya cukup anggaran untuk melakukan hal itu.
“Oke bisa subsidi. Oh disubsidi. Tapi uangnya dari mana? Ya nggak ada uangnya. Penerimaan pajaknya turun. Penerimaan pajaknya tahun ini tidak mencapai target. Kita nggak punya tabungan. Kalau Singapura, Malaysia, Norwegia, itu kalau ada krisis, dia punya tabungan. Nah pemerintahnya (Indonesia) ugal-ugalan. Kalau dapet rezeki nomplok, pesta pora. Jangan ditabung. Abisin semua. Kalau krisis, ya utang. Utang lagi, utang lagi,” katanya.
Belum lagi persoalan hukum, menurutnya, pemerintahan Presiden Jokowi baru saja dinyatakan terbukti bersalah oleh Mahmakah Rakyat Luar Biasa melanggar 9 hal mengenai Hak Asasi Manusia (HAM).
