JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Managing Director Political Economy and Policy Studie (PEPS) Prof.Anthony Budiawan mengungkapkan sejumlah kejahatan ekonomi yang dilakukan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu disampaikan Anthony saat menjadi narasumber dalam diskusi publik bertajuk Membongkar Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Dinasti Politik Rezim Totalitarian) di Jl Diponegoro No 72, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/6).
Hadir narasumber lain, yakni Aktivis 98 dan Pengamat Politik Indonesia Ray Rangkuti dan Ekonom Faisal H. Basri.
Anthony menyoroti adanya proyek yang disebut sebagai strategis oleh pemerintah, antara lain Rempang, Kepulauan Riau, dengan luasan 17 ribu hektare. Dengan status tersebut, maka siapapun yang menghalangi bisa digusur. Padahal proyek itu nantinya akan diberikan kepada satu perusahaan. Ia juga memberi contoh lainnya.
“Seperti PIK 2, kalau enggak salah, keluasannya itu bisa sampai 7 ribu hektare. Berapa keuntungan? Di BSD sampai berapa? Dan kalau ini didiamkan, maka dua konglomerat ini akan menjadi perdana bagi siapa pun nanti presidennya. Ini yang bisa menguasai Indonesia nantinya. Karena proyek ini, sampai ke atas itu bisa untung ratusan triliun. Bahkan seribu triliun,” kata Anthony.
Anthony menerangkan Presiden Jokowi memberikan status proyek strategis nasional (PSN) kepada pengusaha dan perusahaan. Anthony mempertanyakan bagaimana bisa negara memberikan satu status kepada perusahaan.
Selain itu, Anthony mengatakan proyek IKN juga melanggar konstitusi. Dia mempertanyakan mengapa DPR RI diam saja melihat pelanggaran, terutama atas pembiayaan yang menggunakan APBN.
“IKN melanggar konstitusi, yaitu karena IKN adalah satu pemerintah daerah untuk ibu kota negara yang tidak berbentuk provinsi, kabupaten, atau kota. Karena pembentuknya adalah badan otorita,” jelas dia.
Kemudian, lanjut Anthony, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pemerintah memilih China sebagai pemenang tender padahal Jepang juga memberi penawaran saat itu. Akhirnya belakangan ketahuan proyek tersebut terjadi pembengkakan biaya, terutama dari unsur bunga.
“Bunga dari Jepang 0,1 persen. Bunga dari China adalah 2 persen, 20 kali lipat. Nah, kemudian dikatakan kenapa proyek China dipilih? Karena tidak perlu jaminan APBN,” kata Anthony.
“Belum kalau kita bicara korupsi. Korupsi nikel, ilegal. Itu adalah aktornya, aktor utamanya itu adalah orang yang sukarelawan Jokowi dari 2014 dan 2019,” tambah Anthony.
