Masalah komunikasi, lanjut R Haidar Alwi, justru ada di KPK. Bukan di Polri dan Kejaksaan seperti yang dituduhkan Alexander Marwata. Buruknya komunikasi KPK juga terlihat dari pernyataan Alexander Marwata sebelumnya yang sesumbar soal penangkapan Harun Masiku dalam sepekan. Namun, hampir sebulan berlalu, ternyata tidak terbukti.
“Kedua pernyataan Alexander Marwata itu disampaikan secara terbuka di DPR. Cerminan betapa buruknya komunikasi seorang Wakil Ketua KPK. Dewas KPK sebaiknya menegur agar pernyataan Alexander Marwata tidak terus jadi kontroversi di tengah minimnya prestasi,” ungkap R Haidar Alwi.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menuduh Polri dan Kejaksaan akan menutup pintu koordinasi dan supervisi apabila ada anggotanya yang ditangkap KPK.
“Memang di dalam UU KPK, baik yang lama maupun yang baru, ada fungsi koordinasi dan supervisi. Apakah berjalan dengan baik? Harus saya sampaikan Bapak/Ibu sekalian, tidak berjalan dengan baik,” ujarnya di DPR, Senin (1/7/2024).
“Ego sektoral masih ada. Kalau kami menangkap teman-teman jaksa, misalnya, tiba-tiba dari pihak Kejaksaan menutup pintu koordinasi dan supervisi. Sulit. Mungkin juga dengan kepolisian demikian,” katanya menambahkan.
