“Saya langsung masuk saja masalah anggaran saja yang paling penting ini, harus berasal dari APBD, jadi semua kepala daerah sudah harus menyelesaikan ini, ini waktunya sudah pendek,” jelas Mendagri.
Dirinya mengimbau kepada gubernur di wilayah Sumatera baik yang definitif maupun berstatus Pj agar mengawal kabupaten/kota yang belum menyelesaikan NPHD. Mendagri mengaku rutin mengecek kinerja masing-masing Pemda dalam merealisasikan NPHD.
“Kita harus yakinkan secepat mungkin 100 persen [realisasi NPHD], kalau sudah 100 persen KPU tidak ada alasan tidak melaksanakan kegiatan, Bawaslu tidak ada alasan tidak melanjutkan kegiatan,” tandasnya.
Tak hanya itu, dukungan anggaran juga perlu diberikan kepada Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Keberadaan Satlinmas sangat penting karena merupakan petugas keamanan yang boleh masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Nah kepala daerah harus menyiapkan anggaran melalui Kesbang, anggaran untuk mereka, jadi tidak hanya untuk anggaran KPU, Bawaslu, [tapi] Linmas juga termasuk Satpol PP,” jelasnya.
Selain Mendagri, hadir pula narasumber lainnya, yaitu Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Asops Kapolri Irjen Pol. Verdianto I. Bitticaca, Wakabais TNI Marsda TNI M. Tawakal S. Sidik, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian.
Rakor ini juga dihadiri oleh kepala daerah se-wilayah Sumatera secara luring maupun daring, baik gubernur maupun bupati/wali kota. Kemudian hadir pula Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), KPU Daerah, Bawaslu Daerah, serta perwakilan tokoh masyarakat, agama, adat, dan pihak terkait lainnya se-wilayah Sumatera.[***]
