JAKARTA.OTONOMINEWS.ID – Melalui Program National Urban Development Project (NUDP), Kemendagri bersama Kementerian PUPR mendorong peningkatan kapasitas kota supaya dapat melakukan perencanaan terpadu serta memprioritaskan program investasi secara efisien. Hal ini disampaikan Zamzani B. Tjenreng, Plh. Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Panduan Assessment Berbasis.OTONOMINEWS.ID Public Investment Management Assessment (PIMA) & Municipal Finance Self Assessment (MFSA), di Jakarta, beberapa waktu lalu.
“Kurang terpadunya perencanaan, pemrograman, dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kota merupakan masalah perkotaan yang perlu menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya, dalam rilisnya yang diterima redaksi, Kamis (11/7/2024).
Masalah lain perkotaan menurut Tjenreng adalah tidak adanya prioritas investasi infrastruktur yang didasarkan pada berbagai aspek pengembangan wilayah. Selain itu, lanjutnya, pemerintah kota juga belum mampu mengakses pendanaan alternatif secara optimal karena lemahnya kapasitas manajemen proyek dan perencanaan infrastruktur berkelanjutan.
“Hal yang juga sangat penting, menurut saya, masalah perkotaan, saat ini, tidak hanya menjadi isu nasional, tapi juga global,” tandasnya.
Tjenreng mengungkapkan, permasalahan perkotaan sudah menjadi perhatian internasional. Pada level global, pembangunan perkotaan menjadi tujuan ke-11 SDG’s, yaitu menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan.
Di tingkat nasional, salah satu isu perkotaan dalam pembangunan nasional adalah pengembangan potensi dan peningkatan ekonomi kawasan kota-kota di Indonesia yang belum optimal.
“Tingkat urbanisasi tinggi, namun tidak memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan kota,” imbuh Tjenreng, prihatin.
Karenanya, menurutnya, permasalahan dan tantangan perkotaan mendapat perhatian khusus dalam RPJPN 2025-2045. Pengembangan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dijadikan salah satu tujuan dan arah Pembangunan Jangka Panjang, dengan target pada tahun 2045 yaitu proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional sebesar 48,92%, serta rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan mencapai 100%.
Dalam mendorong perencanaan terpadu dan prioritas program investasi yang efisien, Ditjen Bina Bangda Kemendagri melalui Komponen 3 NUDP, telah melaksanakan asesmen di 5 kota percontohan, yaitu Banjarmasin, Balikapapan, Denpasar, Surakarta, dan Semarang. Asesmen menggunakan instrumen Public Investment Management Assessment (PIMA) dan Municipal Finance Self-Assessment (MFSA) yang merujuk pada instrumen yang dikembangkan IMF dan World Bank.
