Wilson juga menyebut, Kudatuli penting bagi pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia. Pasalnya, disinilah bagaimana kehadiran massa mengambang yang muncul dari arus bawah terus melakukan gerakan dan aksi massa untuk menuntut keadilan. Bukan hanya untuk kader PDI saat itu yang menolak hasil kongres PDI kubu Soerjadi, tapi bagi para aktivis pro demokrasi.
“Massa PDI yang disebut arus bawah, juga berjuang tidak hanya menuntut keadilan untuk partainya. Kalau kita lihat ya, di beberapa daerah mereka menuntut perjuangan demokrasi yang lebih luas. Cabut dwifungsi ABRI, minta kesejahteraan upah untuk buruh, hal-hal yang tadinya di luar frame mungkin satu perkembangan dialektis yang luar biasa dari arus bawah PDI saat itu,” ungkap dia.
Wilson pun mengungkapkan, fenomena politik Orde Baru dan Kudatuli juga terjadi sekarang, yang telah dibangun pemerintah sekarang. Misalnya, melalui putusan MK mengubah aturan untuk Pilpres 2024, kemudian dilanjutkan oleh putusan MA untuk Pilkada 2024. Bahkan, dianggap yang melecehkan konstitusi adalah bagaimana KPU meloloskan Gibran Rakabuming Raka tanpa mengubah aturan KPU terlebih dahulu.
Apalagi, dewasa ini, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengalami kriminalisasi hukum melalui polisi dan KPK. Bahkan, buku partai ikut disita.
“Jadi Jokowi yang lahir dari PDIP, karir politiknya dibesar oleh PDIP, di masa-masa akhir jabatannya justru dia berkhianat terhadap PDIP. Tapi saya bilang ini seperti 27 Juli, ini persoalannya bukan hanya antara PDIP dengan Jokowi dan presiden pendukung yang dia dukung. Ini persoalan satu kekuasaan yang sudah mulai keluar dari rule of law. Saya sepakat dengan Bang Todung Mulya Lubis, dia ada keras yang bilang bahwa ini kekuasaan sekarang, ini sudah bukan lagi rule of law, tapi sudah negara kekuasaan. Dan saya sepakat,” ungkapnya.
“Dia ini (Jokowi) seperti Malin Kundang politik. Betul-betul sangat durhaka kepada ibu kandung politiknya sendiri. Dan kita tahu dalam dongeng Malin Kundang, dia berakhir menjadi batu. Dan saya pikir nasibnya akan seperti itu,” kata Wilson.
Karena itu dia berharap PDIP bisa menjaga konstitusi ke depannya. Agar tak ada lagi yang melanggar konstitusi Indonesia ini.
“Jadi, menurut saya, PDIP sangat bagus sekali kalau tidak berada dalam lingkaran kekuasaan yang melanggar konstitusi. Karena saya tahu, PDIP ini pengawalan terhadap konstitusi nomor satu dan paling konsisten,” tutur dia.
“Karena kalau tidak dikawal, diawasi, ini sekarang saja sudah sangat sewenang-menang melanggar hukum dan melanggar konstitusi. Bisa dibayangkan kalau tidak ada oposisi di parlemen, oposisi konstitusional, yang mencoba mengawal supaya negara kita tetap di rel konstitusi. Dan saya pikir hanya PDIP yang bisa melakukan itu,” pungkasnya.
