JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengumumkan kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng rakyat, Minyakita, menjadi Rp 15.700 per liter.
Kenaikan ini dilakukan setelah mempertimbangkan penguatan nilai dolar AS dan kenaikan harga bahan pokok lainnya seperti beras.
Anggota DPR RI dari Komisi VI, Hj. Nevi Zuairina, menyoroti bahwa kenaikan HET ini berpotensi menurunkan daya beli masyarakat dan berdampak negatif pada industri kecil. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya pengawasan ketat dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).
“Kenaikan HET Minyakita harus disertai dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan,” ujar Hj. Nevi Zuairina.
Ia menambahkan bahwa Bapanas harus memastikan tidak ada penimbunan atau penyelewengan minyak goreng bersubsidi yang merugikan masyarakat. Jika ditemukan kecurangan, tindakan tegas harus diambil terhadap pihak yang melanggar.
Sebelum kenaikan HET, stok Minyakita sudah langka di pasaran dan harganya bahkan lebih tinggi dari HET yang ditetapkan. Menurut Nevi, masalah utama kelangkaan ini lebih disebabkan oleh distribusi yang tidak optimal, bukan produksi.
“Harga CPO dunia dan dalam negeri sebenarnya tidak mengalami kenaikan dalam dua bulan terakhir. Artinya, dari segi bahan baku tidak ada masalah. Namun, komponen distribusi yang belum berjalan dengan baik menjadi penyebab kelangkaan dan harga yang lebih tinggi di pasaran,” ungkapnya.
Minyakita adalah minyak bersubsidi yang seharusnya disalurkan dengan mekanisme distribusi yang tepat agar sampai ke tangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Pemerintah diminta untuk bekerja keras mendata masyarakat yang layak mendapatkan Minyakita, seperti menggunakan data Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial.
“Data PKH yang dimiliki Kemensos bisa menjadi acuan agar Minyakita tidak masuk ke pasar secara bebas dan tepat sasaran,” ucap Aktivis perempuan PKS ini.
