JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyoroti permasalahan yang membelit ID FOOD, khususnya terkait utang sebesar Rp8,2 triliun dan penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Legislator dapil Sumbar ini mengindikasi adanya unsur kelalaian dan mismanagement dalam pengelolaan perusahaan yang berdampak signifikan terhadap stabilitas keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat.
Nevi menuturkan pada 2023 melalui PT Rajawali Nusantara Indonesia, ID FOOD mengajukan dua PMN sekaligus, yaitu PMN Tunai sebesar Rp2 triliun dan PMN Non Tunai sebesar Rp2,6 triliun.
Tujuan pengajuan PMN ini adalah untuk memperbaiki struktur keuangan dari sisi Debt to Equity Ratio agar memberikan keuntungan ke sisi perbankan.
Saat itu, ID FOOD menyampaikan bahwa dengan adanya PMN tersebut, proyeksi keuangan perusahaan akan tumbuh dan laba bersih perusahaan akan meningkat.
Target laba bersih yang disampaikan mencapai Rp1,185 triliun di tahun 2024. Hingga kini, kinerja ID FOOD dengan PMN tersebut harus ditagih dan dievaluasi.
Komitmen ID FOOD dengan PMN yang diajukan tahun lalu adalah total liabilitasnya menjadi Rp10,635 triliun dan ekuitasnya mencapai Rp20,012 triliun.
Hj. Nevi Zuairina menegaskan bahwa ID FOOD perlu transparan dalam menyampaikan kinerja mereka selama menggunakan PMN ini dan dampak yang telah dihasilkan.
Melanjutkan penjelasan, legislator asal Sumbar ini mengatakan, untuk tahun 2024, ID FOOD mengajukan PMN sebesar Rp1,62 triliun yang akan digunakan untuk modal kerja dan investasi program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
