JATINANGOR, OTONOMINEWS.ID – Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) terutama calon purna praja harus mampu menjadi birokrat pemerintah yang profesional. Mereka juga diharapkan mampu menyelesaikan beragam masalah secara ilmiah, sesuai dengan metodologi yang selama ini diajarkan.
Hal ini disampaikan Mendagri Tito Karnavian pada Sidang Terbuka Senat IPDN dalam Rangka Wisuda Program Doktor Ilmu Pemerintahan, Program Magister Terapan Studi Pemerintahan, dan Program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan Tahun Akademik 2023/2024.
Mendagri Tito meminta para calon purna praja tidak terjebak menjadi sarjana yang tidak mau menggunakan keilmuannya.
“Adik-adik harus menjadi profesi birokrat pemerintahan yang profesional,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (30/07/2024).
Lebih lanjut Mendagri Tito mengungkapkan bahwa hal terpenting dari kelulusan bukanlah gelar semata, melainkan cara dan pola berpikir yang benar. Apalagi selama ini wisudawan IPDN telah mengenyam pendidikan yang tidak sebentar.
“Adik-adik [praja] dididik empat tahun di sini, kemudian bagi magister ditambah lagi dua tahun, dan untuk doktor minimal tiga tahun, jangka waktu yang panjang, yang paling utama adalah saya sampaikan Jumat yang lalu changing your mindset, it’s not the title you are after,” kata Mendagri Tito.
Selain itu, Mendagri Tito berpesan kepada lulusan IPDN agar bisa membuat kebijakan yang berdampak baik kepada banyak orang. Ini dapat dicapai dengan mempraktikkan semua ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari.
Dia juga menekankan, untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, tidak hanya dengan mengandalkan ilmu politik, tapi juga harus diimbangi ilmu lain seperti sosial, budaya, dan ekonomi.
