“Harus dilengkapi juga dengan kemampuan lain, disiplin ilmu yang lain seperti ilmu sosial, ilmu budaya, bahkan karena menangani keuangan daerah, ilmu tentang finance, ekonomi juga harus dikuasai,” jelasnya.
Mendagri berharap, calon purna praja IPDN dapat membuat sistem birokrasi lebih efektif dan efisien. Apalagi pada tanggal 1 Agustus 2024 mereka akan dilantik secara resmi menjadi birokrat dan disebar ke seluruh Indonesia.
Di lain sisi, dirinya juga mendorong lulusan IPDN bisa melanjutkan pendidikan ke luar negeri dengan memanfaatkan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
“Dari LPDP sudah banyak mengirim yang sarjana S1-nya ke luar negeri, program LPDP yang jumlahnya cukup banyak, hampir 10 ribu setiap tahun,” ungkapnya.
Terakhir, Mendagri berharap para calon purna praja dapat memberikan warna tersendiri di masyarakat, baik berupa kebahagiaan, kebanggaan, dan manfaat bagi bangsa dan negara Indonesia.
“Saya doakan juga pelantikan tanggal 1 Agustus yang akan diikuti yang S1 untuk menjadi birokrat InsyaAllah juga akan dapat berjalan dengan lancar,” pungkas Mendagri Tito.[***]
