Politisi Golkar yang juga Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini juga mengungkapkan, berbagai paradoks juga masih terjadi dalam pembangunan pedesaan.
“Padahal untuk memajukan desa, pemerintah sudah melakukan melalui dana desa yang jumlahnya mencapai Rp 71 triliun. Para kepala desa bisa memanfaatkannya untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),” kata Bamsoet.
Ketua Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) ini menilai potensi desa sebagai penyedia pangan yang belum dimaksimalkan. Ini ditandai dengan masih besarnya impor pangan.
Pada tahun 2024, impor pangan diprediksi mencapai 12.437.218 ton. Terdiri dari impor beras, gula, bawang putih, daging lembu, dan jagung.
Data lainnya, pada tahun 2013, impor pangan diprediksi USD 10 miliar. Tahun 2023 nilainya mencapai USD18.76 miliar atau lebih dari Rp 300 triliun.
Tidak heran apabila desa dengan basis sistem ekonomi rumah tangganya yang mencapai 73 persen lebih berada di sektor pertanian, masih identik dengan ketertinggalan dan kantong kemiskinan.
“Dengan kondisi tersebut, tidak mengherankan sehingga tidak ada anak-anak muda yang mau menjadi petani. Menyebabkan 61,8 persen petani di desa berusia diatas 45 tahun, dan hanga 12.2 persen yang berusia dibawah 35 tahun,” pungkas Bamsoet[***]
