JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail, menyoroti salah satu catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap sistem administrasi BUMD yang selalu menjadi persoalan setiap tahun.
“Pertama, terkait masih banyaknya evaluasi LHP BPK yang sifatnya administratif dalam prosesnya,” ujar Ismail di gedung DPRD DKI Jakarta. (2/8/2024)
“Tentunya ini sesuatu yang harus dituntaskan. Dibangun sistem sedemikian rupa, sehingga ini tidak menjadi permasalahan klasik,” sambung dia.
Dengan adanya sistem penataan administrasi yang baik, kata politisi PKS itu, laporan keuangan BUMD tidak lagi menjadi evaluasi BPK.
“Sehingga kita bisa lebih advance (maju) dalam menuntaskan program-program yang kita tetapkan bersama dalam setiap tahun anggaran” ungkap Ismail.
